Menu

Mode Gelap
Polresta Mamuju Tahan Seorang Oknum ASN, Pelaku Penipuan dan Penggelapan Uang Rp 135 Juta

Daerah

Anggota DPRD Komisi II Akan Tinjau Lokasi Tambang Di Sungai Kalukku

badge-check


					Screenshot Perbesar

Screenshot

Mamuju, Baleonews.com –

Usai menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Gentungan dan Kanang-Kanang, DPRD Sulbar memastikan akan segera meninjau aktivitas tambang galian C milik CV. Sinar Harapan.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Muh. Khalil Gibran, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Gentungan dan CV. Sinar Harapan di Gedung DPRD Sulbar, Rabu, (22/1/2025).

“Jadi sesuai dengan kesepakatan rapat tadi kita akan melakukan peninjauan ke lapangan melihat secara langsung supaya kita bisa mengambil kesimpulan,” kata Muh. Khalil Gibran.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Galih ini menyebut, DPRD utamanya Komisi II memastikan akan berada di barisan depan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lingkungan Gentungan dan Kanang-Kanang.

Namun begitu, Khalil Gibran mengaku DPRD memiliki kewenangan terbatas, Kata dia secara institusi DPRD belum memiliki kewenangan untuk menutup aktivitas tambang, namun hanya sebatas rekomendasi penghentian sementara aktivitas tambang.

“Pada intinya DPRD tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tetap pada posisinya. Bahwa DPRD tidak ada kewenangan untuk menutup tambang, tetapi sesuai dengan kesepakatan aktivitas tambang tersebut dihentikan sementara,” kata Galih.

Peninjauan itu juga ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Syarifuddin. Ia menegaskan pihaknya segera turun ke lokasi untuk meninjau aktivitas itu.

“Komisi II DPRD Sulbar akan turun langsung untuk melakukan peninjauan untuk mencari solusi,” ujar Syarifuddin.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Gentungan dan Kanang-Kanang dari Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, mengadu ke DPRD Sulbar perihal aktivitas CV. Sinar Harapan yang dituding telah menyebabkan abrasi di DAS Gentungan.

Atas dasar itu, masyarakat meminta DPRD menghentikan perusahaan karena dinilai mengancam pemukiman warga.

Rapar Dengar Pendapat (RDP) ini dihadiri oleh Dinas ESDM Sulbar, DLH Sulbar, Dinas PMD Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, Kesbangpol Sulbar, serta Balai Sungai Wilayah V Mamuju.

 

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pelayanan Kesehatan Harus Menjamin Kepastian bagi Pasien

15 Juli 2026 - 15:34 WITA

RDP DI DPRD SULAWESI BARAT, GMH SOROTI 750 PEKERJA LUAR SULBAR PADA PROYEK SEKOLAH RAKYAT : PT. Hutama Karya Tidak menjawab tuntutan.

17 Juni 2026 - 23:01 WITA

Kapolresta Mamuju Lebih Baik Mundur Jika Tidak Mampu Tuntaskan Kasus Pengeroyokan Kader PMII

16 Juni 2026 - 00:14 WITA

FGMM Kecam Proses Hukum Kasus Pengeroyokan Dua Aktivis Mahasiswa dan Pengerusakan Sekretariat Gerakan Vendetta

16 Juni 2026 - 00:06 WITA

AKSI PMII DI KANTOR BUPATI MAMUJU BERAKHIR BENTROK DENGAN APARAT

11 Juni 2026 - 21:32 WITA

Trending di Advertorial