Mamuju, Baleonews.com –Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama Anggota DPRD Sulbar Fredy Boy, menggelar pertemuan dengan Manajer PT PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, di Mamuju pada Senin (17/02/25). Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan pengembangan Program Listrik Desa (Lisdes) demi mewujudkan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah.
Dalam diskusi, terungkap berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait akses jalan yang sulit serta lokasi desa yang berada di wilayah hutan lindung yang izinnya masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Selain itu, penolakan dari sebagian warga terhadap penebangan pohon turut menjadi hambatan pembangunan jaringan listrik.
Fredy Boy menekankan masih banyak desa dan dusun, khususnya di Kabupaten Mamasa, yang belum menikmati listrik PLN. Ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan akses jalan serta mendorong percepatan perizinan kawasan hutan demi mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Manajer PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, menyebut bahwa rasio elektrifikasi di Mamasa baru mencapai sekitar 60 persen. PLN terus berupaya menambah wilayah cakupan, termasuk memasukkan beberapa dusun dalam rencana pembangunan tahun 2025. Ia juga mengajak sinergi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target elektrifikasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap dusun-dusun yang belum teraliri listrik. Ia menegaskan, program Presiden Prabowo mendorong pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terdepan), bukan hanya sebatas tingkat desa.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan PLN untuk menghadirkan listrik bagi seluruh masyarakat Sulbar secara merata, meskipun menghadapi berbagai tantangan geografis dan administratif.
