Mamuju, Baleonews.com- Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Selain itu, rapat juga difokuskan pada pembahasan rencana kerja OPD untuk tahun anggaran 2025. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Januari 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, didampingi oleh Sekretaris Komisi, Harun Lululangi, serta sejumlah anggota Komisi III lainnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para perwakilan OPD yang menjadi mitra kerja komisi.
Dalam kesempatan itu, Komisi III menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, serta perlunya penyusunan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan di Sulawesi Barat.
Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan langkah strategis untuk menjamin anggaran daerah digunakan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa alokasi anggaran tahun 2024 benar-benar dijalankan sesuai rencana awal. Selain itu, kami berharap program-program tahun 2025 mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Rapat kerja ini juga menjadi wadah diskusi antara DPRD dan OPD guna mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program tahun berjalan, sekaligus merumuskan solusi demi peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Dalam rapat tersebut, Fredy Boy juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait hasil evaluasi.
“Beberapa poin yang perlu dicatat antara lain, serapan anggaran dari seluruh OPD mitra Komisi III sudah berjalan sesuai ekspektasi. Namun, untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru sebagian besar OPD belum mencapai target, bahkan cukup jauh dari yang ditetapkan,” ujar Fredy.
Hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan APBD di masa mendatang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
