Mamuju , Kamis, 17 Juli 2025 – Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulbar, drh. Agus Rauf bersama sejumlah kepala Bidang mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Percepatan Kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) cetak sawah, serta konstruksi optimalisasi lahan dan pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT), berlangsung di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, yang dipimpin langsung Oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Kepala Dinas Pertanian dari enam kabupaten se-Sulbar serta sejumlah pihak terkait lainnya. Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 hanya menyanggupi percetakan sawah seluas 1.300 hektare dari rencana awal sebesar 4.060,67 hektare. Padahal, alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah disiapkan sebesar 4.070 hektare.
“Kalau ini tidak diseriusi, tidak makan kita nanti,” tegas Suhardi Duka.
Menyikapi keterbatasan lahan, Gubernur Suhardi Duka mendorong para kepala dinas pertanian untuk mengajukan wilayah berpotensi cetak sawah meski berada di kawasan hutan lindung, selama tidak termasuk dalam kawasan konservasi.
“Yang penting jangan kawasan konservasi. Nanti saya yang akan urus ke pemerintah pusat untuk pelepasan hutan lindung. Bukan urusanmu, itu urusan saya,” tegasnya Suhardi Duka dengan nada serius.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Suhardi Duka menargetkan Sulbar mampu memproduksi beras sebanyak 203.000 ton per tahun.
Namun, tantangan masih membayangi. Selain keterbatasan lahan, Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti masifnya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Kita harus serius. Banyak lahan yang sebenarnya bisa dicetak jadi sawah tapi terhalang status kawasan. Nah, data potensi-potensi itu kita siapkan, nanti kita bawa ke Jakarta untuk minta pelepasan. Demi kasih makan rakyat, kita lepas kawasan hutan, tentu dengan batasan tertentu,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemprov Sulbar dalam mengejar target luas tanam dan menjaga ketahanan pangan regional di tengah ancaman krisis pangan nasional dan global.
