Jumat (22/8/2025). Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) mendampingi Komisi II DPRD Sulbar dalam kunjungan kerja ke perusahaan kelapa sawit PT Astra Grup di Kabupaten Pasangkayu.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II serta jajaran Disbun Sulbar, di antaranya Plt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Agustina Palimbong, bersama pejabat fungsional Syamsul Bahri dan Kamaruddin Lahiya. Pendampingan ini menindaklanjuti arahan Plt. Kepala Disbun Sulbar, Muh. Faisal Thamrin.
Agenda kunjungan difokuskan pada monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit (PKS) serta mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di Pasangkayu. Rapat bersama turut melibatkan KPH Pasangkayu, Dinas Perindag, dan manajemen PT Astra Grup.
Irwan SP Pababari menegaskan pentingnya kejelasan batas HGU, khususnya yang berbatasan dengan kawasan lindung maupun lahan masyarakat. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah konflik agraria, tumpang tindih lahan, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti penetapan harga TBS yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani, terutama petani swadaya.
“Kami berharap perusahaan membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan tim penetapan, sekaligus memperbaiki pola kemitraan dengan petani sawit setempat,” ujar Irwan.
Plt. Kabid PPHP, Agustina Palimbong, menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKS untuk memastikan penerapan harga TBS yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
“Ini bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan usaha perkebunan sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Bahri, yang menekankan bahwa langkah ini merupakan upaya pemerintah mendorong perusahaan agar patuh terhadap regulasi dalam mewujudkan perkebunan berkelanjutan.
