Mamuju– Ketua Forum Gerakan Mahasiswa Merdeka (FGMM), Fergiawan Rai Zacky, mengecam keras Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Sulawesi Barat serta PT Hutama Karya yang dinilai lalai dalam proses pengawasan pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat.
Menurut Fergiawan, pihak Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Sulawesi Barat telah mengakui tidak dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses pengawasan terhadap sumber material yang digunakan dalam pembangunan proyek tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, Satker juga disebut mengakui tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap asal-usul material yang digunakan dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
FGMM juga menyampaikan dugaan bahwa PT Hutama Karya menggunakan material yang berasal dari sejumlah perusahaan yang diduga tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi atau menyediakan material konstruksi. Atas dugaan tersebut, FGMM meminta adanya penelusuran dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fergiawan Rai Zacky menyatakan pihaknya akan melaporkan persoalan yang mereka nilai sebagai kelalaian pengawasan oleh Satker serta dugaan terkait legalitas sumber material yang digunakan oleh PT Hutama Karya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
“FGMM tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat. Sebaliknya, kami mendukung penuh program tersebut karena merupakan upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, kami tidak ingin proses pembangunan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan aturan yang berlaku,” tegas Fergiawan.
FGMM menegaskan akan terus mengawal proses pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat hingga persoalan yang mereka soroti mendapatkan penjelasan yang transparan kepada publik. Organisasi tersebut juga menyatakan akan menggelar aksi secara berkelanjutan apabila pihak Satker maupun PT Hutama Karya belum memberikan informasi yang dianggap memadai serta belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan proyek tersebut.
FGMM berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum agar pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
