Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra guna mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2024 serta menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025. Rapat ini berlangsung pada 13 hingga 15 Januari 2025 di ruang Komisi III DPRD Sulbar.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, didampingi Sekretaris Komisi Harun Lululangi serta anggota komisi lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari OPD mitra yang menjadi bagian dari Komisi III. Fokus utama pembahasan ialah meningkatkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta menyesuaikan program dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Sulbar.
Evaluasi APBD 2024
Dalam penyampaiannya, Fredy Boy menegaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memastikan program berjalan sesuai rencana. Ia menyoroti bahwa pelaksanaan anggaran di sebagian besar OPD sudah berjalan sesuai harapan. Namun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memenuhi target di beberapa dinas.
“Kami melihat masih ada ketimpangan antara target dan realisasi PAD, dan ini menjadi fokus penting untuk segera dibenahi,” ujar Fredy.
Dorongan Inovasi untuk Peningkatan PAD
Ia mendorong OPD untuk lebih inovatif dalam menggali potensi PAD. Menurutnya, dinas-dinas seperti ESDM, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup menyimpan potensi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah, asalkan didukung oleh sarana yang memadai dan pendekatan kreatif.
Perencanaan 2025
Rapat juga menjadi forum bagi DPRD dan OPD untuk mengidentifikasi kendala sepanjang 2024, sekaligus menyusun strategi perbaikan dan program kerja yang lebih berdampak di tahun 2025. OPD diminta untuk mengajukan rencana kerja yang realistis dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
Harapan Ke Depan
Fredy Boy menyampaikan harapannya agar hasil rapat ini dapat menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan APBD di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara DPRD dan OPD demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
