Mamuju, Baleonews.com –
Dalam rangka mempersiapkan proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat, sejumlah pimpinan DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPI Pusat dan KPI DKI Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025. Delegasi ini terdiri dari Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, serta Ketua Komisi I DPRD, H. Irwan SP Pababari.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan masukan langsung terkait mekanisme seleksi KPID yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di KPI Pusat, rombongan disambut oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, yang menekankan pentingnya peran KPID dalam menjaga kualitas dan integritas penyiaran di tingkat daerah.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam membentuk sistem seleksi yang terbuka, akuntabel, dan mampu menghasilkan komisioner KPID yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi.
“Kami berharap proses seleksi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan komisioner KPID yang mampu memperkuat fungsi pengawasan penyiaran di daerah,” ungkap Munandar.
Belajar dari Pengalaman KPI DKI Jakarta
Setelah melakukan pertemuan di KPI Pusat, delegasi DPRD Sulbar melanjutkan kunjungan ke KPI DKI Jakarta guna mendalami praktik seleksi KPID di tingkat provinsi. Komisioner KPI DKI Jakarta, Thomas Bambang Pamungkas, memaparkan berbagai tantangan dalam pengawasan penyiaran di wilayah ibu kota serta memberikan masukan terkait strategi pelaksanaan seleksi agar lebih efektif.
Diskusi di KPI DKI turut membahas sejumlah aspek penting, di antaranya prosedur seleksi yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip transparansi, mekanisme pendaftaran khususnya bagi peserta incumbent agar tetap memenuhi persyaratan yang berlaku, serta peran aktif DPRD dalam membentuk dan mengawal kerja panitia seleksi (Pansel).
Ketua Komisi I DPRD Sulbar, H. Irwan SP Pababari, menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam proses seleksi sangat penting untuk memastikan bahwa anggota KPID yang terpilih benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat Sulbar dalam hal penyiaran.
“Partisipasi masyarakat dalam seleksi menjadi kunci agar hasil akhirnya benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik Sulbar,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi tahap awal yang penting dalam memastikan proses seleksi anggota KPID Sulawesi Barat dapat terlaksana secara profesional dan sesuai regulasi. Dengan menjadikan praktik dari KPI Pusat dan KPI DKI Jakarta sebagai rujukan, diharapkan proses seleksi kali ini dapat menghasilkan anggota KPID yang berkualitas, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas pengawasan secara optimal.
