Menu

Mode Gelap
Polresta Mamuju Tahan Seorang Oknum ASN, Pelaku Penipuan dan Penggelapan Uang Rp 135 Juta

Advertorial

Rapat gabungan komisi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.

badge-check


					Rapat gabungan komisi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Perbesar

Mamuju, Kamis 24 April 2025. DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat gabungan komisi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilangsungkan di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri, yang didampingi oleh Wakil Ketua Dr. Hj. St. Suraidah Suardi, serta dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota Komisi I hingga Komisi IV.

Pembahasan LKPJ menjadi bagian penting dari peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam forum ini, setiap komisi menyampaikan hasil kajian mendalam bersama mitra kerja OPD, mencakup pelaksanaan program, pencapaian kinerja, dan pemanfaatan anggaran selama tahun berjalan.

Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. Amalia Fitri, menjelaskan bahwa forum rapat gabungan ini bertujuan menyatukan pandangan dari masing-masing komisi serta merumuskan rekomendasi strategis yang akan dibawa dalam rapat paripurna.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur yang berisi evaluasi serta saran perbaikan bersifat strategis. Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan konstruktif dalam perencanaan program dan kebijakan di masa yang akan datang sebagai wujud nyata pengawasan terhadap LKPJ.

“Sebagai lembaga DPRD, kami berharap kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat terus meningkat ke depannya,” tutup Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pelayanan Kesehatan Harus Menjamin Kepastian bagi Pasien

15 Juli 2026 - 15:34 WITA

RDP DI DPRD SULAWESI BARAT, GMH SOROTI 750 PEKERJA LUAR SULBAR PADA PROYEK SEKOLAH RAKYAT : PT. Hutama Karya Tidak menjawab tuntutan.

17 Juni 2026 - 23:01 WITA

Kapolresta Mamuju Lebih Baik Mundur Jika Tidak Mampu Tuntaskan Kasus Pengeroyokan Kader PMII

16 Juni 2026 - 00:14 WITA

FGMM Kecam Proses Hukum Kasus Pengeroyokan Dua Aktivis Mahasiswa dan Pengerusakan Sekretariat Gerakan Vendetta

16 Juni 2026 - 00:06 WITA

AKSI PMII DI KANTOR BUPATI MAMUJU BERAKHIR BENTROK DENGAN APARAT

11 Juni 2026 - 21:32 WITA

Trending di Advertorial