Menu

Mode Gelap
Polresta Mamuju Tahan Seorang Oknum ASN, Pelaku Penipuan dan Penggelapan Uang Rp 135 Juta

Advertorial

Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi Ranperda Perubahan 2025.

badge-check


					Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi Ranperda Perubahan 2025. Perbesar

Senin, 4 Agustus 2025. DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Amalia Fitri didampingi Wakil Ketua DPRD St. Suraidah Suhardi. Hadir mewakili Gubernur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, bersama jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para anggota dewan.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan terhadap substansi Ranperda Perubahan APBD. Beberapa sorotan utama mencakup perlunya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ketua DPRD Amalia Fitri mengapresiasi kontribusi seluruh fraksi dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pemandangan umum fraksi ini menjadi masukan penting bagi pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Rapat ini merupakan tahapan awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025, yang akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelum memasuki pembahasan teknis bersama komisi dan badan anggaran DPRD.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Pelayanan Kesehatan Harus Menjamin Kepastian bagi Pasien

15 Juli 2026 - 15:34 WITA

RDP DI DPRD SULAWESI BARAT, GMH SOROTI 750 PEKERJA LUAR SULBAR PADA PROYEK SEKOLAH RAKYAT : PT. Hutama Karya Tidak menjawab tuntutan.

17 Juni 2026 - 23:01 WITA

Kapolresta Mamuju Lebih Baik Mundur Jika Tidak Mampu Tuntaskan Kasus Pengeroyokan Kader PMII

16 Juni 2026 - 00:14 WITA

FGMM Kecam Proses Hukum Kasus Pengeroyokan Dua Aktivis Mahasiswa dan Pengerusakan Sekretariat Gerakan Vendetta

16 Juni 2026 - 00:06 WITA

AKSI PMII DI KANTOR BUPATI MAMUJU BERAKHIR BENTROK DENGAN APARAT

11 Juni 2026 - 21:32 WITA

Trending di Advertorial